Anggota DPR RI Johan Budi hadir virtual sebagai pembicara dalam Forum Tematik Bakohumas Tahun 2022 yang mengambil tema “Sejauhmana Keterbukaan Parlemen di Indonesia" di Jakarta, Rabu, (8/6/2022). Foto: Jaka/nvl

Anggota DPR RI Johan Budi mengatakan bahwa lembaga parlemen, DPR RI, selalu berupaya melakukan peningkatan lembaga berkaitan dengan modernisasi legislasi. Beberapa inovasi dilakukan DPR RI berkaitan dengan mendorong keterbukaan informasi ke publik. 

Sebagai pembicara dalam Forum Tematik Bakohumas Tahun 2022 yang mengambil tema “Sejauhmana Keterbukaan Parlemen di Indonesia" di Jakarta, Rabu, (8/6/2022), Johan menyebutkan keterbukaan juga berkaitan dengan akuntabilitas lembaga parlemen untuk senantiasa melakukan perubahan lewat salah satunya reformasi birokrasi. 

"Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui publik bahwa saluran informasi yang disediakan DPR RI juga dua arah ke masyarakat. Ini banyak sekali data yang disediakan mulai dari risalah rapat, naskah RUU dan dokumen lainnya. Semua didokumentasikan dalam kaitan keterbukaan imformasi," urai Anggota DPR RI yang tergabung dalam Tim Open Parliament Indonesia (OPI) fraksi PDI-Perjuangan itu. 

Lebih lanjut Johan bilang, DPR RI juga telah menyediakan arsip. Sehingga hal itu melrngkapi berbagai saluran informasi yang telah disediakan DPR RI. Meski demikian, ia mengakui bahwa lembaga ini harus terus memperbaiki saluran tersebut secara terus menerus. "Baik dari kualitas teknologi maupun dokumen itu sendiri," sebutnya. 

Disisi lain, Wakil Ketua Badan Urusan Rumsh Tangga (BURT) DPR RI ini juga terus melakukan kerja dan turut andil menjaring aspirasi publik. Seperti lewat kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, kunjungan kerja saat reses maupun spesifik, juga aktivitas di rumah aspirasi di daerah pemilihan. 

Turut serta dalam forum, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan bahwa keterbukaan pada lembaga parlemen mensyaratkan adanya kolaborasi antara lembaga parlemen itu sendiri dengan masyarakat sipil. Salah satunya dengan mendorong agenda Open Parliament Indonesia (OPI) sebagai jembatan penguatan kolaborasi lembaga legislatif dengan publik. (aha)